Hatta Rajasa dalam keterangan pers di kantor Presiden, Jakarta, Selasa sore, mengatakan bahwa desk khusus tersebut akan memantau perkembangan setiap minggu serapan anggaran di masing-masing kementerian, dan setiap bulan dilaporkan kepada Wakil Presiden (Wapres), Boediono.
"Presiden meminta agar dilakukan evaluasi dan pemantauan ketat, identifikasi, menteri langsung turun, cek apa masalah dan bagaimana solusinya mempercepat serapan tersebut. Sesuai dengan pembicaraan, maka Menko Perekonomian akan bentuk desk pemantauan khusus, di mana masing-masing sekjen, atau sesmen, akan melaporkan terhadap proyek terkait, besar, progres report dan akan dilaporkan pada desk di bawah Menko, setiap minggu dievaluasi, setiap bulan dilaporkan ke Wapres," kata Hatta.
Hatta mengatakan, hingga Agustus 2011 rata-rata serapan anggaran di masing-masing kementerian baru mencapai 30 persen. Itu merupakan jumlah yang sama pada 2010 dan tidak lebih besar dari yang ditargetkan pada awal 2011.
"Kalau dilihat dari data, maka serapan belanja modal bervariasi rata-rata sedikit kurang dari 30 persen atau bisa dikatakan sama dengan 2010, namun tidak lebih tinggi dari perkiraan semula. Presiden meminta agar dilakukan evaluasi dan pemantauan ketat," tuturnya.
Ia mengatakan, ada tiga hal yang ditengarai mendorong terjadinya perlambatan penyerapan tersebut, yaitu di saat persiapan proyek dimana kesulitan pembebasan lahan. Hal yang kedua saat proses tender yang memakan waktu tidak singkat serta yang ketiga saat penyelesaian proyek terkait pembayaran.
"Persiapan proyek harus diakui beberapa menjadi perhatian. Terkait dengan masalah lahan, terutama infrastruktur, kadang tidak mudah, satu pekerjaan infrastruktur persentase anggaran besar, menjelang akhir baru selesai, kalau item, hanya 10-20 item, tapi karena porsinya besar seperti waduk, rel kereta dan jalan," ujar Hatta.
Ia mengemukakan, "Masa proses tender, ini sesuatu yang harus diikuti, memakan waktu, solusinyanya tenderkan sebelum DIPA turun, misal November sudah ketok palu, maka Desember tenderkan, Januari selesai, begitu DIPA selesai maka bisa langsung berjalan. Dan yang ketiga periode finishing, misal invoice atau penagihan, ada progres proyek dengan penagihan ada gap 10 persen."
Meski demikian, Hatta menuturkan, Presiden tetap meminta proses penyerapan anggaran tetap sesuai dengan prosedur dan menjunjung tinggi asas good governance.
Dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden pada Selasa siang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan para menteri kabinet Indonesia Bersatu II untuk memperbaiki kinerja termasuk menepati rencana kerja anggaran, sehingga target-target program dapat tercapai.
(T.P008*F008/C004)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011
