"Saya apresiasi langkah Menpora yang fokus penataan ke dalam (internal Kemenpora). Karena memang Kemenpora ini jadi momok karena sudah beberapa kali terkena kasus (pidana korupsi)," kata Dede Yusuf, dikutip dari laman resmi Kemenpora, Senin.
Capaian tersebut, kata Dede, menunjukkan Menpora Amali telah sukses melakukan penataan dan tata kelola birokrasi di kementerian yang dipimpinnya.
Baca juga: Kemenpora RI pertahankan predikat WTP untuk ketiga kalinya
Kemenpora kembali meraih predikat opini WTP, usai Menpora Amali menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kemenpora Tahun Anggaran 2021 dari BPK RI.
Penyerahan LHP BPK RI itu diserahkan langsung oleh Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III di Auditorium Wisma Menpora, Jakarta, Rabu (13/7) lalu.
Artinya, Kemenpora di bawah kepemimpinan Menpora Amali sudah tiga tahun berturut-turut sejak 2019, 2020, dan 2021 meraih hasil WTP, padahal Kemenpora dalam beberapa tahun sebelumnya sejumlah pejabatnya harus berurusan dengan kasus hukum.
Baca juga: Rektor Unesa: "Hattrick" WTP Kemenpora tak lepas tangan dingin Menpora
Politikus Partai Demokrat itu menilai Menpora Amali memahami bahwa anggaran yang ada di Kemenpora nilainya kecil dibanding kementerian lain.
Jadi, kata Dede, langkah yang harus diutamakan adalah perbaikan tata kelola internal.
"Pak Menpora paham dengan anggaran yang kecil saat ini. Yang bisa dilakukan adalah pembenahan ke dalam dulu. Agar kepercayaan masyarakat dan Presiden kepada lembaga ini menjadi kembali," pungkasnya.
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2022
