Indonesia telah menempatkan transformasi konektivitas digital sebagai kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan siap berbagi pengalaman di level globalJakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengundang negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk kerja sama global terkait peluang pendanaan dan investasi pada transformasi digital.
Menurut dia, transformasi konektivitas digital memiliki potensi untuk membuka dan mempercepat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di berbagai sektor, mulai dari keuangan, pendidikan, dan layanan kesehatan.
“Indonesia telah menempatkan transformasi konektivitas digital sebagai kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan siap berbagi pengalaman di level global,” kata Suharso dalam Side Event Economic and Social Council Financing for Development Forum 2024 di Kantor PBB New York, Amerika Serikat.
Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, dikatakan bahwa sepanjang 2017 hingga 2021, Indonesia disebut mengalami lonjakan signifikan dalam ekonomi digital dengan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia mencapai 414 persen
Peningkatan tersebut ditandai dengan beberapa tren, termasuk pertumbuhan e-commerce, penggunaan pembayaran digital yang meluas, hingga perkembangan teknologi seperti blockchain dan aset kripto.
Kepala Bappenas itu menggarisbawahi upaya Indonesia untuk selalu mendorong implementasi pembiayaan inovatif, seperti skema kemitraan publik-swasta dan blended finance, guna mengatasi kesenjangan digital dengan menekankan pentingnya kolaborasi dan inovasi pembiayaan untuk konektivitas digital.
Dalam kesempatan tersebut, Suharso mengajak seluruh pemangku kepentingan berkolaborasi memanfaatkan peluang pembiayaan inovatif di Indonesia demi mendorong transformasi dan mewujudkan konektivitas digital yang inklusif dan berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan di hadapan perwakilan khusus Meksiko, Korea Selatan, Turki, Australia dan negara-negara anggota PBB, organisasi internasional, sektor swasta, filantropi, dan akademisi.
"Kita harus membangun platform pembiayaan baru, mengeksplorasi potensi sumber pembiayaan inovatif, menargetkan pendanaan yang tersedia dengan cara yang paling efektif dan paling dibutuhkan, dan terakhir mengadvokasi penguatan peran MDBs (Multilateral Development Banks) untuk berpartisipasi dalam pengembangan proyek digital dan struktur pembiayaan,” kata Suharso.
Baca juga: Bappenas: Upaya tutup kesenjangan biaya SDGs jadi tantangan mendesak
Baca juga: Bappenas: RKP 2025 bersifat transisi yang disusun dengan teknokratik
Baca juga: Bappenas: RKP 2025 sangat strategis untuk teruskan estafet kemajuan
Baca juga: Bappenas memprioritaskan sistem antikorupsi dalam RPJPN 2025-2045
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024
